PERLAWANAN BANGSA INDONESIA

PERLAWANAN KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM INDONESIA

TERHADAP IMPERALISME

A. Kedatangan Imperialisme Barat Di Indonesia

Masuknya Belanda ke Indonesia dimulai pada tahun 1595 pada saat Cornelis de Houtman memimpin armada yang terdiri dari  4 buah kapal menuju Nusantara.  Pelayaran tersebut menempuh rute Belanda – Pantai Barat Afrika – Tanjung Harapan – Samudra Hindia – Selat Sunda – Banten.  Pada tanggal 6 Juni 1596 armada kapal tersebut sampai di Sumatera dan pada tanggal 22 Juni mendarat di pelabuhan Banten.

Pada tahun 1958 kembali armada Belanda masuk ke Nusantara dipimpin oleh Yacob Van Neck dan Warmijk dan mendarat di Maluku.

Awalnya tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk berdagang rempah-rempah. Armada pelayaran Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman(1565- 1599).

V O C

  (Verenigde Oostindische Compagnie/Persekutuan Dagang Hindia Timur)

Indonesia pada abad ke-17 dan 18 tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (Verenigde Oostindische Compagnieatau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta.

Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara.   Tujuan lainnya adalah :

1. Menghindari persaingan dagang diantara pedagang Belanda
2. Memperkuat persatuan untuk menghadapi persaingan dengan pedagang Eropa lainnya.
3. Membantu perekonomian Belanda yang saat itu sedang perang dengan Spanyol.

Pemerintah Belanda memberikan hak khusus kepada VOC (hak octrool) yang berisi :

1. Hak mencetak uang sendiri.
2. Hak mendirikan benteng dan membentuk tentara sendiri.
3. Hak mengadakan perundingan dengan para raja di Nusantara.
4. Hak mengangkat Gubernur Jendral.
5. Hak Monopoli.

Pada tahun 1609 VOC membuka kantor dagang di Sulawesi Selatan namun niat tersebut dihalangi oleh raja Gowa.  Raja Gowa tersebut melakukan kerjasama dengan pedagang-pedagang Inggris, Prancis, Denmark, Spanyol dan Portugis.

Pada tahun 1610  Ambon dijadikan pusat VOC, dipimpin seorang-gubernur jendral. Tetapi selama 3 orang gubernur-jendral, Ambon tidak begitu memuaskan untuk dijadikan markas besar karena jauh dari jalur-jalur utama perdagangan Asia.

Pada bulan Mei 1619  Jan Pieterszoon Coen, seorang Belanda, melakukan pelayaran ke Banten dengan 17 kapal.  Pada tanggal 30 Mei 1619  Jan Pieterszoon Coen melakukan penyerangan terhadap Banten dan berhasil  memukul mundur tentara Banten. Kemudian Jan Pieterszoon Coen membangun Batavia sebagai pusat militer dan administrasi yang relatif aman bagi pergudangan dan pertukaran barang-barang, karena dari Batavia mudah mencapai jalur-jalur perdagangan ke Indonesia bagian timur, timur jauh, dari Eropa.

Pada tahun1619  Jan Pieterszoon Coen ditunjuk menjadi gubernur-jendral VOC. Dia menggunakan kekerasan, untuk memperkokoh kekuasaannya dia menghancurkan semua yang merintangi. Dan menjadikan Batavia sebagai tempat bertemunya kapal-kapal dagang VOC.

Pada masa kekuasaannya VOC banyak melakukan penyelewengan, kerusuhan dan kekejaman terhadap rakyat antara lain :

1. Tahun 1620 :

Dalam rangka mengatasi masalah penyeludupan di Maluku, VOC melakukan pembuangan, pengusiran bahkan pembantaian seluruh penduduk pulau Banda dan berusaha menggantikannya dengan orang-orang Belanda pendatang dan mempekerjakan tenaga kerja kaum budak.

2.      Tahun 1660 :

Armada VOC yang terdiri dari 30 kapal menyerang Gowa, menghancurkan kapal-kapal Portugis. Pada bulanAgustus – Desember 1660 Sultan Hasanuddin, raja Gowa dipaksa menerima persetujuan perdamaian dengan VOC, namun persetujuan ini tidak berhasil mengakhiri permusuhan.  Tanggal 18 November 1667 – Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya, akan tetapi Sultan Hasanuddin kembali mengobarkan pertempuran.  Bulan April 1668 dan Juni 1669 – VOC melakukan serangan besar-besaran terhadap Goa dan setelah pertempuran ini perjanjian Bongaya benar-benar dilakukan. Tahun 1669 kondisi Nusantara bagian timur bertambah kacau, kehidupan ekonomi dan administrasitidak terkendalikan lagi.

3.      VOC melakukan pelayaran hongi yaitu pelayaran yang bertujuan menghukum penduduk yang menjual rempah-rempah ke pihak lain.  Rakyat melakukan perlawanan.  Salah satunya adalah kerajaan Banten pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa yang memiliki  armada yang dibangun menurut model Eropa.   Akibat pemberontakan-pemberontakan ini VOC mengalami kesulitan dan kekurangan dana.  Ditambah pula terjadi korupsi dan penyelewengan di tubuh VOC, sehingga akhirnya VOC mengalami kebangkrutan dan pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan.

Masa Pemerintahan Herman Willem Daendels (1801 – 1811)

Setelah VOC dibubarkan wilayah Nusantara diserahkan kepada Belanda.  Kerajaan Belanda menugaskan Herman Willem Daendels sebagai gubernur jendral di Nusantara.  Istana Daendels berkedudukan di Buitenzorg (Bogor).  Usaha yang dilakukan Daendels adalah mempertahankan pulau Jawa dari ancaman Inggris.

Langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain :

1. Melatih bangsa Indonesia menjadi tentara.
2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
3. Membangun benteng-benteng pertahanan.
4. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujungkulon (Banten).
5. Membangun jalan raya Anyer – Panarukan sepanjang 1000 km.

.

Salah satu program Daendels adalah keja paksa tanpa upah yang disebut rodi.  Kerja paksa ini dilakukan untuk kepentingan penjajah dengan tujuan untuk mengusai rakyat di pulau Jawa.  Bentuk kerja paksa tersebut yaitu :

1. Memaksa rakyat untuk membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1000 km.
2. Membangun pelabuhan, benteng pertahanan, dan gedung-gedung pemerintahan Belanda.

Dalam kerja paksa ini rakyat diharuskan membawa bekal sendiri, sementara Belanda tidak memberikan upah maupun makanan dan minuman.  Akibatnya rakyat menderita kelaparan dan terserang penyakit hingga meninggal dunia.

Untuk mengatasi kebutuhan dana, Daendels melakukan beberapa hal yaitu :

1. Rakyat diharuskan menyerahkan hasil bumi sebagai kewajiban membayar pajak.
2. Rakyat menjual hasil bumi kepada Belanda dengan harga yang sudah ditetapkan.
3. Rakyat di Jawa Barat diwajibkan menanam kopi untuk pemerintah Belanda
4. Menjual tanah negara kepada pihak asing.

Peraturan-peraturan ini tentu saja menyengsarakan rakyat.

Bulan Mei 1881, Daendels digantikan oleh Jan Willem Janssens. Daendels kemudian bekerja di bawah Napoleon dalam peperangannya yang gagal di Moskwa.

B. Keberadaan Kerajaan-Kerajaan Islam Di Indonesia Ketika Belanda Datang

Menjelang kedatangan Belanda di Indonesia pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 keadaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan keadaan tersebut bukan hanya berkenaan dengan kemajuan politik, tetapi juga dalam proses pengembangan Islam di kerajaan-kerajaan tersebut. Misalnya di Sumatra, penduduk sudah memeluk Islam sekitar tiga abad, sementara di Maluku dan Sulawesi penyebaran agama Islam baru saja berlangsung.

Pada abad ke-16, tampaknya Aceh menjadi lebih dominan, terutama karena para pedang Muslim menghindar dari Malaka dan memilih Aceh sebagai pelabuhan transit. Aceh berusaha menarik perdagangan internasional dan antar kepulauan nusantara. Bahkan, ia mencoba menguasai pelabuhan-pelabuhan pengekspor lada, yang ketika itu sedang banyak permintaan. Kemenangan Aceh atas Johor, membuat kerajaan terakhir ini pada tahun 1564 M menjadi daerah vasal dari Aceh.

Kemajuan Aceh dilanjutkan oleh menantu Iskandar Muda, Iskandar Tsani (Iskandar II). Menantunya yang liberal ini dapat mengembangkan Aceh dalam beberapa tahun kedepan. Dengan lembut dan adil, Iskandar Tsani mendorong perkembangan agama dan melarang pengadilan dengan penyiksaan fisik. Pada masa ini, pengetahuan keagamaan juga maju pesat. Namun, kematian Iskandar Tsani yang dini, diikuti oleh masa-masa bencana tatkala beberapa sultan perempuan menduduki singgahsana pada 1641-1699 M, menjadikan Aceh lemah. Banyak wilayah taklukannya yang lemah dan kesultanan pun terpecah-pecah.

Dan kemudian kondisi negeri juga mulai mengalami penurunan disebabkan oleh banyaknya peperangan dan krisis ekonomi. Karena peperangan yang terus-menerus melawan Barat, yang menyebabkan penderitaan yang sangat berat bagi Aceh. Akhirnya, negeri ini jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1322 H/ 1904 M.

Di Jawa, pusat kerajaan Islam sudah pindah dari pesisir ke pedalaman, yaitu dari Demak ke Pajang kemudian ke Mataram. Berpindahnya pusat pemerintahan itu membawa pengaruh besar yang sangat menentukan perkembangan sejarah Islam di Jawa, diantaranya:

1.      kekuasaan dan sistem politik didasarkan atas basis agraris.

2.      Peranan daerah pesisir dalam perdagangan dan pelayaran mundur, demikian juga peranan pedagang dan pelayar Jawa.

3.      Terjadinya pergeseran pusat-pusat perdagangan dalam abad ke-17 dengan segala akibatnya.

Di Sulawesi, pada akhir abad ke-16, pelabuhan Makassar berkembang dengan pesat. Letaknya memang strategis. Faktor-faktor yang mempercepat perkembangan tersebut:

1.      Pendudukan Malaka oleh Portugis mengakibatkan terjadinya migrasi pedagang Melayu, antara lain ke Makassar.

2.      Arus migrasi Melayu bertambah besar setelah Aceh mengadakan ekspedisi terus menerus ke Johor dan pelabuhan-pelabuhan ke Semenanjung Melayu.

3.      Blokade Belanda terhadap Malaka dihindari oeh pedagang-pedagang, baik Indonesia maupun India, Asia Barat dan Asia Timur.

4.      Merosotnya pelabuhan Jawa Timur mengakibatkan fungsinya diambil oleh pelabuhan Makassar.

5.      Usaha Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku membuat Makassar mempunyai kedudukan sentral bagi perdagangan antara Malaka dan Maluku. Itu semua membuat pasar berbagai macam barang berkembang disana.

C. Maksud Dan Tujuan Kedatangan Belanda

Perkembangan dan pertumbuhan Islam di Indonesia menyebabkan berdirinya beberapa kerajaan Islam. Kemudian karena Indonesia kaya raya, maka datanglah bangsa-bangsa Barat, diantaranya Portugis di tahun 1512 M, kemudian disusul Spanyol pada tahun 1521 M, lalu Prancis pada tahun 1529 M, dan Belanda tahun 1596 M, baru Inggris datang kemudian.

Maksudnya semua hendak berniaga di samping mengembangkan kristen, sebagai alat menanamkan pengaruh dan kekuasaan, di samping itu juga untuk mengembangkan usaha perdagangan yaitu ingin mendapatkan rempah-rempah yang mahal harganya di Eropa. Namun olehnya mereka melakukan tekanan dan paksaan, sehingga Indonesia menjadi jajahan bangsa barat (Belanda) tiga setengah abad lamanya.

Karena melihat hasil yang diperoleh perseroan Amsterdam, yang mengirim armada kapal dagangnya yang pertama ke Indonesia tahun 1595 M terdiri dari empat kapal, di bawah pimpinan Cornelis De Houtman. Menyusul kemudian angkatan kedua tahun 1598 M di bawah pimpinan Van Nede, Van Heemskerck, dan Van Warjick. Selain dari Amsterdam, juga datang beberapa kapal dari berbagai kota di Belanda. Angkatan ketiga berangkat tahun 1599 M dibawah pimpinan Van Der Hagen dan angkatan keempat tahun 1600 M dibawah pimpinan Van Neck. Sehingga banyak perseroan lain berdiri yang juga ingin berdagang dan berlayar ke Indonesia. Pada bulan Maret 1602 M, perseroan-perseroan ini bergabung dan disahkan oleh Staten-General Republik dengan satu piagam yang memberi hak khusus kepada perseroan gabungan tersebut untuk berdagang, berlayar dan memegang kekuasaan di kawasan antara Tanjung Harapan dan kepulauan Solomon, termasuk kepulauan Nusantara. Perseroan itu bernama Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC).

Melihat isi piagam tersebut, jelas bahwa VOC, disamping berdagang dan berlayar, juga diberi hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik dalam rangka menunjang uasaha perdagangannya. Boleh jadi, hak politik itu diberikan karena hal yang sama juga berlaku bagi negara-negara Eropa lainnya, seperti Portugis yang datang ke kepulauan Indonesia hampir seabad sebelum Belanda. Sebelum itu, Belanda sudah berhasil mendirikan faktotai di Aceh (1601 M), Pathani (1601 M) dan Gresik (1602 M).

VOC yang berpusat di Amsterdam itu merumuskan langkah-langkah sebagai berikut:

1.      Kompeni Belanda itu boleh membuat/mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Hindia Timur atas nama kerajaan Belanda.

2.      Kompeni Belanda boleh membangun kota, benteng dan kubu-kubu pertahanan di tempat-tempat yang dipandang perlu.

3.      Kompeni Belanda boleh mengadakan serdadu sendiri, gubernur dan pegawai-pegawai sendiri, sehingga menjadi serupa pemerintah. 

D. Strategi Politik Belanda

Peraturan-peraturan yg ditetapkan VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain :

1.      Verplichte Laverantie

Yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga  yg telah ditetapkan oleh VOC,dan melarang rakyat menjual hasil buminya selain kepada VOC.

2.      Contingenten

Yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar  pajak berupa hasil bumi.

3.      Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah  tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam.

4.      Ekstirpasi

Yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah- rempah agar tidak terjadi over produksi yg dapat menyebabkan harga rempah-rempah merosot.

5.      Pelayaran Hongi

Yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora (perahu perang) untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC dan menindak pelanggarnya.

Beberapa gubernur jendral VOC yang dianggap berhasil dalam mengembangkan usaha dagang dan kolonisasi VOC di Nusantara antara lain :

1.Jan Pieterzoon Coen (1619-1629)

   Dikenal sebagai peletak dasar imperialisme Belanda di Nusantara.Ia dikenal pula dengan rencana kolonisasinya dengan memindahkan orang-orang Belanda bersama keluarganya ke Indonesia.

2.Antonio Van Diemen (1636-1645)

   Ia berhasil memperluas kekuasaan VOC ke Malaka pada tahun 1641,Ia juga mengirimkan misi pelayaran yang  dipimpin Abel Tasman ke Australia,Tasmania,Selandia baru.

3.Joan Maetsycker  (1653-1678)

   Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan VOC ke Semarang Padang dan Menado.

4.Cornelis Speeldman (1681-1684)

   Ia menghadapi perlawanan didaerah dan tidak berhasil mengalahkan Sultan Agung,Trunojoyo dan Sultan Ageng Tirtayasa.

MASA PEMERINTAHAN HERMAN W.DAENDELS

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAENDELS:

1).Bidang Birokrasi Pemerintahan:

a)      Pusat pemerintahan dipindahkan  kepedalaman.

b)      Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legeslatif diganti dengan Dewan Penasehat.

c)      Membentuk sekretariat negara (Algemene Secretarie).

d)     Pulau jawa dibagi pulau jawa di bagi menjadi 9 Prefektuur dan 31 kabupaten.

e)      Para bupati di jadikan pemerintah Belanda dan di beri pangakat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda.   

2).Bidang hukum dan peradilan:

            Dalam bidang hukum Daendels membentuk 3 jenis pengadilan yaitu sebagai berikut:

a)      Pengadilan utuk orang eropa.

b)      Pengadilan untuk orang pribumi.

c)      Pengadilan untuk orang timur asing. Pengadilan untuk orang pribumi ada di setiap prefectur dengan prefect sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota.

Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk pada bangsa Eropa.Akan tetapi ia sendiri melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus penjualan tanah kepada fihak swasta.

3).Bidang Militer dan Pertahanan dalam melaksanakan tugas utamanya untuk mempertahankan P.Jawa dari serangan Inggris,Daendels mengambil langkah-langkah :

a)      Membangun jalan antara Anyer-Panarukan.

b)      Menambah jumlah angkatan perang dari 3000 orang menjadi 20.000 orang.

c)      Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang.

d)     Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Pandang dan Surabaya.

e)      Membangun benteng-benteng pertahanan.

f)       Meningkatkan kesejahteraan prajurit.

4).Bidang Ekonomi dan Keuangan:

a)      Membentuk Dewan Pengawas Keuangan negara (Algemene Rekenkaer).

b)      Mengeluarkan uang kertas.

c)      Memperbaiki gaji pegawai.

d)     Pajak in natura (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (verplichte laverantie) yang diterapkan pada masa VOC tetap dilanjutkan.

e)      Mengadakan monopoli perdagangan beras.

f)       Mengadakan peminjaman paksa kepada orang-orang yang dianggap mampu,bagi yg menolak akan dikenakan hukuman.

g)      Penjualan tanah kepada fihak swasta.

h)      Mengadakan Preanger Stelseel ,yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman eksport : Kopi .

5).Bidang Sosial:

a)      Rakyat dipaksa untuk melakukan kerja Rodi untuk membangun jalan Anyer-Panarukan.

b)      Pebudakan dibiarkan berkembang.

c)      Menghapus upacara penghormatan kepada Resident,Sunan dan Sultan.

d)     Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.

Akhir kepemimpinan Herman W.daendels:

Kejatuhan Daendels antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut,

1)      Sikapnya yg otoriter terhadap raja-raja Banten,Yogyakarta,Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan.

2)      Penyelewengan dlam kasus penjualan tanah kepada fihak swasta dan manipulasi penjualan istana Bogor.

3)      Keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan.

Politik-politik yang berkembang pada masa penjajahan Belanda:

·         Politik Etis atau Politik Balas Budi

suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang.

Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Van deventer yang meliputi:

1.      Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian

2.      Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi

3.      Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.

Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulsian Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini.

Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia.

Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan sekali dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. J.H. Abendanon (1852-1925) yang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama lima tahun (1900-1905). Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.

Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang-orang pribumi. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap pribumi yang mendapatkan diskriminasi sosial-budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum pribumi agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model Barat, yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya.

Penyimpangan:

Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh van Deventer tersebut baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini penyimpangan penyimpangan tersebut:

1)      Irigasi

Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.

2)      Edukasi

Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya.

3)      Migrasi

Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor/pengawasnya.

Dari ketiga penyimpangan ini, terjadi karena lebih banyak untuk kepentingan pemerintahan Belanda.

·         Politik Islam Hindia Belanda

Indonesia merupakan negeri berpenduduk mayoritas muslim. Agama islam secara terus menerus menyadarkan pemeluknya bahwa mereka harus membebaskan diri dari cengkraman pemerintah kafir. Perlawanan dari raja-raja islam terhadap pemerintahan colonial bagai tak pernah henti. Padam di suatu tempat muncul di tempat lain. Belanda menyadari bahwa perlawana itu di inspirasi oleh ajaran islam.

Oleh karena itu, agam islam dipelajari secara ilmiah di negeri belanda. Seiring dengan itu, disana juga di selenggarakan indologie, ilmu untuk mengenal lebih jauh seluk beluk penduduk Indonesia. Semua itu di maksudkan untuk mengukuhkankekuasan belanda di Indonesia. Hasil dari pengkajian itu, lahirlah apa yang di kenal dengan "politik islam". Tokoh utama dan peletak dasarnya adalah Prof. Snouck hurgronje . dia berada di Indonesia antara tahun 1889 dan 1906.

Berdasarkan analisisnya, islam dapat dibagi menjadi dua bagan, yang satu islam religius dan yang lain islam politik terhadap masalah agama, pemerintah belanda di sarankan agar bersikap toleran yang di jabarkan di dalam sikap netral terhadap kehidupan keagamaan.

Dalam rangka membendung pengaruh islam, pemerintah belanda mendirikan lembaga pendidikan bagi bangsa Indonesia, terutama untuk kalangan bangsawan. Mereka harus di tarik kea rah westernisasi.

Analisa snouck hurgronje tentng potensi pribumi dan teotrinya tentang pemisahan unsure agama dari unsure politik, tidak sejalan dengan perkembangan situasi, terutam 20 tahun terahir kekuasaan belanda di Indonesia. oleh karena itu, peranan politik kantoor voor islandsche zaken semakin menghilang pada tahun-tahun terakhir, meskipun wewenangnya mengawasi gerakan politik lebih dipertegas sejak tahun 1931. Kantoor ini memang harus menjamin kelangsungan pemerintah hindia Belanda.